TANJUNGPINANG, Suarafakta.id – Data penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat melalui program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako di Tanjungpinang menunjukkan lonjakan tinggi dari 2020 hingga 2023, yang hampir dua kali lipat dibandingkan 2018. Ironisnya, kemiskinan di Tanjungpinang tampaknya tidak kunjung teratasi.
Menurut data BPS, pada 2018, penerima bansos sembako dan PKH tercatat 39.383 KK. Angka ini bahkan sempat turun pada 2019 menjadi 39.065 KK. Namun, memasuki 2020, jumlah penerima bantuan melonjak menjadi 50.984 KK, dan pada 2021, sejak Rahma menjabat Wali Kota defenitif, jumlahnya meroket menjadi 74.107 KK. Pada 2022 menjadi 72.748 KK, dan pada 2023 turun lagi ke 64.635 KK.
“Meski terlihat ada penurunan pada 2023, angka penerima bansos masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan 2018 yang hanya 39.383 KK,” demikian data BPS.
Bantuan sosial seperti PKH dan sembako sejatinya bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, dengan meningkatnya angka penerima bansos dalam kurun waktu tersebut, menunjukkan kepemimpinan Rahma dalam tiga tahun terakhir gagal menciptakan solusi inovatif dalam pengentasan kemiskinan.
Tanjungpinang kini memiliki 77.863 KK. Dalam periode 2021-2023, penerima bansos terus membengkak dengan angka yang 74.107 KK, 72.748 KK, dan 64.635 KK. Di tahun 2021, hampir 96%, kehidupan keluarga terjebak dalam garis kemiskinan dan kerentanan bagi puluhan ribu rumah untuk jatuh miskin.
Ini adalah “prestasi” luar biasa yang dicapai Rahma sebagai Wali Kota, yang sangat patut direnungkan oleh masyarakat, yang sering koar-koar dengan klaim berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jika dibuat kontes prestasi kepala daerah di Indonesia, mungkin Rahma adalah satu-satunya kepala daerah di republik ini, bahkan di dunia, yang berhasil menciptakan sejarah baru dalam mewujudkan masyarakat yang hidup dalam belenggu kemiskinan.
Angka penerima bansos yang terus meningkat menunjukkan bahwa kemiskinan di Tanjungpinang belum teratasi dengan baik. Bahkan, Tanjungpinang kini menjadi salah satu yang terburuk dalam hal angka kemiskinan, dengan prestasi gemilang: kemiskinan terbanyak kedua di provinsi Kepri.
Di saat Rahma sibuk memamerkan pencapaian program-program pencitraan dengan formula jitu dandang kuali, puluhan ribu keluarga di Tanjungpinang meratapi nasib, yang bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah pusat.
“Jika ada nilai 1.000 untuk kegagalan luar biasa, maka itulah yang pantas diberikan pada Rahma selama 3 tahun memimpin Tanjungpinang. Rakyat hidup melarat, ekonomi sulit, pengangguran tinggi, sementara lapangan pekerjaan semakin sempit,” sindir warga setempat, yang merasakan langsung dampak kepemimpinan Rahma.
“Keberhasilan terburuk yang pernah dicapai seorang kepala daerah dalam sejarah otonomi daerah, berkat program-program pencitraannya, seperti program dandang kuali dan lainnya,” kata warga kecewa.
Tingginya jumlah keluarga penerima bansos di Tanjungpinang, seperti yang terlihat pada 2023 dengan 64.635 KK, dianggap sebagai faktor utama yang menahan laju kemiskinan, hingga turun sedikit menjadi 17.670 jiwa.
Namun, penurunan ini disebabkan bantuan sosial dari pemerintah pusat, bukan kebijakan Rahma. Meski dalam data BPS, angka kemiskinan menurun, namun dengan jumlah penerima bansos dan PKH yang hampir dua kali lipat dibanding 2018, menunjukan tidak adanya kebijakan nyata dari kepimpinan Rahma, untuk pengentasan kemiskinan.
“Keberhasilan yang sering diklaim Rahma sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh program-program pusat, seperti bantuan sembako dan PKH. Pemerintah daerah tidak memiliki kebijakan untuk mengurangi kemiskinan,” ungkap warga lainnya.
Warga menilai bahwa Pemko Tanjungpinang di bawah kepimpinan Wali Kota Rahma, kurang berperan aktif dalam merancang kebijakan yang benar-benar menyentuh akar masalah kemiskinan di tingkat lokal.
Hal ini membuktikan Rahma tidak memahami kondisi masyarakatnya, yang juga tidak memiliki visi dan program-program yang inovatif untuk perbaikan kehidupan masyarakat.
