TANJUNGPINANG – Dengan berbagai peristiwa yang terjadi, hubungan Sekretaris Daerah, Zulhidayat dan Rahma, yang merupakan calon Wali Kota Tanjungpinang itu, kini menjadi pergunjingan di masyarakat, terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemko Tanjungpinang, atas kebijakan yang mencerminkan ketidakadilan.
Borok keduanya semakin terungkap setelah mencermati benar keputusan-keputusan yang diambil keduanya, khususnya terkait pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) PPPK Guru, yang menyakiti hati banyak pihak terutama para guru.
Pada awal 2023, saat Rahma menjabat sebagai Wali Kota, ia pernah memanggil para PPPK Guru angkatan tahun 2022 untuk menyampaikan kebijakan pahit yang sangat merugikan mereka, yakni pemotongan TPP PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Alasannya untuk efisiensi anggaran.
TPP yang diterima mereka sebelumnya Rp 2,6 juta, setelah pemotongan menjadi Rp 1,3 juta. Rahma telah menganaktirikan PPPK Guru dengan PNS Guru, yang tetap menerima TPP sebesar Rp 2,6 juta. Padahal status mereka sama-sama ASN.
Hal serupa juga dirasakan para PPPK Tenaga Teknis yang juga dipangkas 50 persen dari yang diterima sebelumya. PPPK Teknis sebelumnya mendapat TPP sebesar Rp 3 juta setiap bulannya, namun setelah disunat Rahma menjadi Rp 1,5 juta. Sementara PNS Teknis tetap menerima Rp 3 juta.
Ironisnya, mengapa tambahan penghasilan untuk para pejabat yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan, tidak tersentuh rasionalisasi. TPP yang diterima untuk kesejahteraan keluarganya tetap utuh setiap bulannya, tanpa adanya pemangkasan seperti yang dialami para PPPK Guru dan Teknis.
Kebijakan ini tentu menambah beban hidup para guru dan pegawai lainnya, yang selama ini telah bergantung pada TPP sebagai sumber utama penghidupan mereka. Dengan penghasilan pas-pasan, para guru dan pegawai tersebut, kini kesejahteraannya dirampas paksa oleh kekuasaan, tanpa bisa berbuat banyak untuk membela diri.
Kesejahteraan para guru dari TPP yang diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, untuk makan sehari-hari dan pendidikan anak-anaknya, harus rela direnggut oleh pemimpin zalim yang tak pernah peduli akan masa depan mereka
Ironisnya, Rahma sebagai pemimpin yang seharusnya menjadi panutan dan pelindung bagi rakyatnya, malah menciptakan kebijakan yang membuat kehidupan para guru semakin sulit dan melarat. Alih-alih untuk memperbaiki kesejahteraan PPPK Guru dan pegawai lainnya, kebijakan tersebut justru memperburuk kondisi mereka yang sudah terbebani oleh keterbatasan ekonomi.
Kenyataan pahit ini jelas-jelas memperlihatkan ketidakpedulian pemerintah daerah di masa kepemimpinan Rahma terhadap nasib tenaga pengajar yang selama ini berjuang demi masa depan generasi penerus bangsa.
Tak heran, kebijakan dari Rahma ini dianggap banyak pihak sebagai bentuk ketidakadilan dan kezaliman, yang semakin memperburuk citra kepemimpinan Rahma dan menjadi cibiran di tengah masyarakat.
Para PPPK Guru dan pegawai lainnya, yang berharap dapat merasakan perubahan untuk hidup lebih baik, justru merasakan sebaliknya, dengan kebijakan Rahma, yang membuat hidup mereka semakin terpuruk dalam kesulitan.
Parahnya lagi, Rahma yang tidak punya rasa malu, masih berupaya mencari simpati dari seluruh PPPK Pemko
Tanjungpinang, dengan ikut campur atas hilangnya hak TPP PPPK angkatan 2023 selama tiga bulan.
Tanjungpinang memerlukan pemimpin yang memiliki visi jelas dan program nyata untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pencitraan politik. Apakah kita masih ingin memberikan kepercayaan kepada Rahma untuk memimpin kembali? Kepemimpinan yang hanya berfokus pada ambisi kekuasaan tanpa perencanaan dan program untuk memajukan kota ini hanya akan membawa dampak buruk bagi masyarakat.
Tanpa adanya tindakan nyata dalam menangani permasalahan sosial dan ekonomi, kita akan terus terperangkap dalam kemiskinan dan kesulitan dalam kehidupan. Jangan biarkan masa depan anak-anak Tanjungpinang menjadi suram akibat ketidakmampuan pemimpin seperti Rahma yang hanya mengejar kepentingan pribadi. Saatnya kita memilih pemimpin yang benar-benar peduli dan berkomitmen untuk perubahan dan kesejahteraan yang nyata.
