TANJUNGPINANG – Beberapa pekan ini ASN (aparatur sipil negara) Pemko Tanjungpinang dibuat resah. Hak sebanyak 394 PPPK angkatan 2023 berasal dari tambahan penghasilan pegawai atau TPP, untuk Juli, Agustus dan September, hilang dirampas pemimpin zalim. Harusnya mereka menerima Rp 1,5 juta per bulan, atau Rp 4,5 juta selama tiga bulan.
Ancaman selanjutnya, kesejahteraan PNS dari sumber yang sama yaitu TPP, akan dipotong 30 persen oleh pemimpin berperilaku sama, yang berhasrat menindas rakyat yang lemah.
Publik harus tahu, bahwa kejadian ini tidak terjadi begitu saja. Ini buah skenario jahat antara Rahma dan Sekda Zulhidayat, sebagai tipu daya yang dibalik semua itu, ada agenda politik Rahma dalam meraih simpati dari masyarakat termasuk kalangan ASN.
Lihat faktanya, Sekda Zulhidayat pada 4 September 2024 memastikan TPP ASN Pemko Tanjungoinang, baik PNS maupun PPPK, semuanya akan dibayarkan karena tidak ada rasionalisasi. Zul menegaskan untuk TPP PPPK angkatan 2023 yang dilantik pada 7 Juni 2024, akan dibayarkan setelah bekerja satu bulan.
Kenyataannya mereka menelan pil pahit, TPP yang ditunggu-tunggu, lenyap seperti ditelan bumi. Yang pertama kali menginformasikan ini ke publik, bukan Pj. Wali Kota, tapi Zulhidayat. Tidak dibayar karena TPP mereka tidak dianggarkan dalam APBD 2024.
Lantas apa hubungannya ke Rahma dalam mencari simpati mereka. Zul adalah “otak politik” Rahma untuk mengendalikan pergerakan dukungan publik terutama ASN, kepada Rahma sebagai calon Wali Kota Tanjungpinang.
Dengan hilangnya hak TPP PPPK, Zulhidayat bisa bersosialisasi kepada mereka bahwa hal ini tidak akan terjadi jika Rahma menjabat Wali Kota. Orang bakal percaya omongan Zul selaku pejabat pembina ASN Pemko Tanjungpinang.
Karena PPPK angkatan terkahir ini, dilantik di zaman Pj. Wali Kota Hasan, mengantikan Rahma, yang masa jabatan berakhir pada 21 September 2023.
Gayung bersambut, Rahma nongol di media yang berbicara tentang nasib PPPK angkatan 2023 yang tak mendapat hak TPP. Dia pun menyerang Hasan dan Weni, mantan Pj. Wali Kota dan Ketua DPRD Tanjungpinang sebagai pihak yang bertanggung jawab. Tujuannya untuk menarik simpati publik terutama 394 PPPK tersebut, dengan menunjukkan kemarahan yang seolah peduli.
Tapi benarkah Rahma peduli kesejahteraan mereka? Bohong, 1000 persen bohong, dasar pembohong. Buktinya, Rahma ketika menjabat justru membuat sengsara seluruh PPPK Pemko Tanjungpinang, baik guru maupun Tenaga Teknis.
Kesejahteraan guru dan pegawai tersebut direnggut paksa melalui kekuasaan Rahma yang otoriter berkarakter bengis. Sejak 2023, TPP mereka disunat 50 persen, tanpa belas kasihan dengan alasan rasionalisasi anggaran.
Mereka tak berdaya melawan, dan terpaksa merelakan harapan utama bagi kesejahteraan keluarganya, dipotong separuh oleh pemimpin yang berwatak mirip “serigala berbulu domba” itu. PPPK Guru yang semula terima Rp 2,6 juta jadi Rp 1,3 juta, dan PPPK Teknis dari Rp 3 juta dipotong jadi Rp 1,5 juta. Sungguh sadis dan sama sekali tidak punya perikemanusiaan.
Jika alasan efisiensi anggaran, lihat para pejabat dengan gaji dan tunjungan besar, mereka tetap menerima TPP secara utuh yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan, tanpa dipotong sepeser pun. Artinya, Rahma hanya memberlakukan rasionalisasi bagi mereka yang lemah, seperti ASN PPPK.
Begitu juga dengan rencana pemotongan TPP PNS sebesar 30 persen. Lagi-lagi Zulhidayat yang umbar informasi ini ke publik melalui media tertentu. Zul mencoba menggertak PNS dan sekaligus membangun opini bahwa setelah Rahma lengser dari jabatan Wali Kota, kesejahteraan PNS terabaikan. Tentu PNS yang awalnya ketakutan dipotong haknya, akhirnya membulatkan hati untuk memilih Rahma, karena berpikir di zaman Rahma lebih baik.
Aksi manuver Zulhidayat ini cukup sederhana tapi licik yang membuat banyak orang terutama keluarga PNS merasa resah dan cemas. PNS tidak perlu khawatir dengan pratik lancung ala Zulhidayat ini karena tujuannya buruk, untuk kepentingan politik Rahma dalam memobilisasi dukungan.
Semua hanya kebohongan dan akal bulus Zulhidayat untuk kepentingan politik Rahma di Pilkada 2024, juga kepentingan pribadinya, karena jika Rahma terpilih jadi Wali Kota, ia akan tetap menjabat Sekda Tanjungoinang. Faktanya, pemotongan TPP PNS belum pernah dibahas bersama DPRD.
Kebohongan Zulhidayat dibongkar oleh Lis Darmansyah yang juga calon Wali Kota Tanjungoinang, rival Rahma. Lis mengecam pernyataan Zulhidayat yang mengumbar ke publik soal rencana pemotongan TPP ASN karena membuat keresahan di kalangan PNS.
Zulhidayat rupanya mandai mandai soal TPP ASN, karena bukan kewenangannya, tapi wewenang Pj. Wali Kota dan DPRD. Sekda hanya sebatas TPAD saja.
Jika terpilih, Lis dengan tegas menolak rencana pemotongan TPP ASN, bahkan berkomitmen menaikkan penghasilan mereka sesuai Perpres Nomor 11 Tahun 2024. Demikian ASN PPPK, juga akan menikmati kesejahteraan karena TPP mereka setara PNS. Bukan main sunat-sunatan ala Rahma dan Zulhidayat, yang dapat merusak citra Pemko Tanjungpinang.
Apakah masih menerima model pemimpin pembohong seperti Rahma? Apa jadinya Tanjungpinang jika dipimpin orang-orang “berbulu domba” dan berwatak lancung, Sekian dulu, semoga publik memahaminya.
