Tanjungpinang, Suarafakta.id – Jelang Pilkada 2025, janji pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Rahma-Rizha, untuk menaikkan insentif RT/RW menjadi Rp 1 juta per bulan menuai kecaman keras dari masyarakat.
Janji tersebut, menurut berbagai pihak, hanya dianggap sebagai strategi pencitraan politik demi meraih simpati pemilih menjelang pemilihan, tanpa didukung oleh perhitungan yang realistis dan kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
Ketua ICTI-Ngo (Investigation Corruption Transparent Independent), Kuncus Simatupang, menyatakan bahwa janji tersebut sangat sulit untuk diwujudkan mengingat kondisi keuangan daerah Tanjungpinang yang sedang defisit.
“Keuangan daerah sudah bertahun-tahun mengalami defisit, dan untuk merealisasikan kenaikan insentif RT/RW sebesar itu sangat membebani anggaran daerah. Anggaran yang dibutuhkan untuk itu bisa mencapai lebih dari Rp 10 miliar per tahun,” ujar Kuncus dalam komentarnya.
Ternyata, selama ini banyak masyarakat Tanjungpinang yang merasa geram terhadap janji-janji Rahma yang dinilai tidak realistis dan tidak mengedepankan kepentingan jangka panjang masyarakat. Kritik semakin menguat, melihat kinerja buruk Rahma selama tiga tahun terakhir menjabat sebagai Wali Kota Tanjungpinang, yang melanjutkan kepimpinan almarhum Syahrul.
“Dari awal sudah kelihatan, Rahma itu hanya sibuk dengan pencitraan, bukan dengan kerja nyata. Program-programnya lebih banyak yang tak terlaksana, dan hanya sebatas janji yang tak pernah ditepati,” kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya, pada Minggu (24/11/2024).
Dalam kesempatan lain, seorang Ketua RT yang juga meminta namanya tidak sebutkan, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap Rahma, yang selama menjabat, tidak menaruh perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, dan hanya berfokus pada pencitraan politik.
“Selama ini saya lihat Rahma cuma memberi janji-janji kosong dan hanya pencitraannya untuk menarik perhatian publik menjelang Pilkada, padahal anggaran daerah kita sangat terbatas. Sebagai pemimpin, seharusnya ia bisa memberikan program nyata yang benar-benar bermanfaat, bukan hanya janji yang tak jelas realisasinya,” ungkapnya.
Sejumlah ketua RT/RW lainnya, juga sependapat bahwa kinerja Rahma selama menjabat Wali Kota hanya pencitraan semata. Rahma juga dinilai tak memiliki program inovatif untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat Tanjungpinang.
Alih-alih memiliki ide dan gagasan untuk memajukan kota Tanjungpinang, Rahma malah ingkar janji terhadap kewajiban merealisasikan pembangunan daerah yang telah disusun dengan baik oleh almarhum Syharul, dalam RPJMD Tanjungpinang 2018-2023. “Selama menjabat, apa yang dikerjakan Rahma, kecuali pencitraan dan pencitraan semata,” kata mereka.
Menyinggung janji Rahma terhadap rencana menaikkan insentif RT/RW sebesar Rp 1 juta per bulan, termasuk insentif para ulama dan pekerja sosial lainnya, RT/RW juga tidak yakin hal itu bisa direalisaikan, kecuali janji bohong yang bertujuan untuk meraih simpati menjelang hari pencoblosan Pilkada.
“Kami selaku ketua RT/RW, juga tak percaya dengan ocehan kosong Rahma yang ingin menaikkan insentif RT/RW sebesar Rp 1 juta. Itu hanya janji bohong untuk pencitraan saja. Kami RT/RW ini tak sebodoh yang dia pikirkan, dan tidak terpengaruh janji bohongnya itu, tidak, tidak. Kawan-kawan RT/RW sudah banyak yang sepakat untuk tidak memilih Rahma, karena tidak layak jadi pemimpin,” ungkap beberapa ketua RT di wilayah Pinang Kencana dan Teluk Kriting.
Selain masalah janji insentif RT/RW, Kuncus juga menyoroti kebijakan diskriminatif terhadap PPPK (P3K) guru dan tenaga teknis di Pemko Tanjungpinang, yang mengalami pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) hingga 50 persen, bahkan ada yang tidak dibayar selama tiga bulan.
Ternyata, banyak RT/RW yang merasa prihatin melihat nasib para pegawai Pemko Tanjungpinang yang sengsara selama Rahma menjabat Wali Kota, dengan kebijakan yang memotong kesejahteraannya dari TPP (tambahan penghasilan pegawai) khususnya PPPK sebesar 50 persen. “Ini keputusan yang diskriminatif dan tidak adil,” kata mereka.
Warga lainnya juga turut mengungkapkan kemarahannya atas kebijakan kontroversial Rahma yang menyengsarakan PPPK, “Jika memang harus ada efisiensi anggaran, kenapa yang dikorbankan justru yang paling bawah? Ini mencerminkan sosok Rahma yang tidak tahu apa arti sebenarnya keadilan itu,” ungkap sejumlah warga.
Bahkan, seorang warga yang aktif dalam kegiatan RT/RW menilai Rahma tidak layak untuk memimpin Tanjungpinang lagi. “Kami tidak bisa memilih pemimpin yang hanya memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri. Selama tiga tahun ini, kinerja Rahma sangat buruk. Banyak program yang seharusnya dilaksanakan, seperti pembangunan gedung pemuda atau sarana kesehatan, justru tidak ada dilaksanakan,” katanya.
Masyarakat Tanjungpinang, terutama RT/RW, kini semakin cerdas dalam menilai calon pemimpin mereka. Para ketua RT/RW tidak lagi mudah terjebak dalam janji-janji politik yang tak realistis dan hanya untuk kepentingan pencitraan.
“Kita butuh pemimpin yang benar-benar peduli dengan masyarakat, bukan hanya sibuk dengan janji-janji yang sulit terealisasi. Tanjungpinang butuh perubahan yang nyata, bukan hanya omong kosong,” kata salah seorang tokoh masyarakat yang juga minta namanya tidak ditulis.
