TANJUNGPINANG – Debat Publik Pilwako Tanjungpinang yang digelar oleh KPUD di Hotel CK pada Sabtu, 19 Oktober 2024, berlangsung dalam suasana yang memanas. Dengan tema “Mewujudkan Kota Tanjungpinang yang Sejahtera, Berbudaya, Sehat dan Berbasis Ekonomi Biru sebagai Smart City yang Berkelanjutan,” pertarungan ide antara pasangan calon (Paslon) semakin tajam.
Dalam closing statement-nya, Lis Darmansyah menyampaikan tekadnya untuk menjadikan Tanjungpinang sebagai kota yang berbenah dan sejahtera, berfokus pada pendidikan tanpa beban biaya dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda.
“Kami ingin anak-anak kita menikmati pendidikan tanpa beban biaya, dan orang tua dapat menikmati masa tua dengan bahagia,” tegas Lis, yang menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika diberikan amanah.
Sementara closing statement Paslon Rahma-Rizha justru menuai kritik. Rahma justru berupaya menegaskan dirinya sebagai sosok anti korupsi dan menolak dinasti politik, namun pernyataannya mengundang keraguan.
“Kami berjuang untuk tidak mengambil hak orang lain dalam bentuk korupsi. Amanah ini kami pegang semata-mata untuk kemajuan Tanjungpinang,” tegas Rahma.
“Saya tidak akan membangun dinasti. Isyana Allah bila saya terpilih saya serahkan estafetnya kepemimpinan kepada orang lain yang layak. Saya tidak punya keluarga yang namanya jabatan politik menjadi pemimpin berikutnya,” ujarnya.
Ini mengingatkan kita pada sejumlah peristiwa selama masa kepemimpinannya sebagai Wali Kota Tanjungpinang yang patut dipertanyakan: apakah ia benar-benar menunjukkan sikap tegas terhadap korupsi dan praktik dinasti politik?
Mengklaim akan berjuang melawan korupsi, Rahma tampak mencoba menutupi jejak kelam selama menjabat Wali Kota, termasuk laporan dugaan korupsi dalam kasus TPP ASN yang melibatkan uang negara senilai Rp 2,7 miliar.
Selama menjabat walikota, sisa masa jabatan 2018-2023, Rahma pernah dilaporkan ke kejaksaan terkait dugaan korupsi dalam kasus TPP ASN, di mana ia menerima uang negara sebesar Rp 2,7 miliar yang jelas bukan haknya.
Pengumpulan dana ini terjadi antara 2020 hingga 2021, ketika Rahma menjabat sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota hingga menjadi Wali Kota definitif. Setiap bulan, ia menerima transfer yang mencengangkan, yakni Rp 102 juta pada tahun 2020 dan Rp 98 juta pada tahun 2021, tanpa landasan hukum yang jelas.
Sebagai pejabat negara, ia seharusnya menolak uang tersebut, karena memang diperuntukkan bagi ASN. Menariknya, sebelum penyidik melakukan pemeriksaan, Rahma dengan cepat mengembalikan uang tersebut, yang diduga telah dirancang untuk menghindari jeratan pidana.
Lebih lanjut, ketika menjabat sebagai Wali Kota definitif, Rahma mengangkat suaminya, Agung Wira Darma, sebagai Ketua PKK Tanjungpinang pada tahun 2021. Selain itu, kembaran Rahma, Hj. Rohani, pernah duduk di DPRD Karimun. Keberadaan hubungan keluarga dalam jabatan publik ini semakin menegaskan bahwa klaimnya menentang dinasti politik patut dipertanyakan.
Ketidakkonsistenan terhadap penolakan dinasti politik, bisa dilihat dari posisi Rahma sebagai kader Nasdem, dimana Ketua Nasdem Kepri, Muhammad Rudi, yang merupakan calon Gubernur Kepri, juga memiliki keluarga yang aktif dalam jabatan publik.
Istri Muhammad Rudi, Hj. Marlin Agustina, menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepri periode 2020-2024, sementara anaknya, Randi Zulmariadi, terpilih sebagai Anggota DPRD RI untuk periode 2024-2029.
Jika Rahma benar-benar menentang praktik dinasti politik, harusnya berani mengambil sikap tegas dengan menunjukkan komitmennya untuk meninggalkan Nasdem dan menolak pencalonannya sebagai Wali Kota Tanjungpinang dari partai besutan Surya Paloh itu, karena pimpinannya sendiri juga terlibat dalam membangun dinasti politik.
Semoga penjelasan ini memberikan pencerahan bagi masyarakat Tanjungpinang, agar memahami siapa calon pemimpin yang benar-benar berkomitmen untuk membangun kota ini, dan siapa yang hanya didorong oleh ambisi kekuasaan, yang mengelabui masyarakat dengan kata-kata.***
